GRESIK, BrawijayaPost.com,- Polemik pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, kian meluas. Kali ini, sorotan warga tertuju pada mekanisme penentuan keterwakilan perempuan yang dinilai tidak memberikan kesempatan secara merata kepada seluruh perempuan di wilayah desa.
Sejumlah warga perempuan yang berdomisili di RW lain mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD melalui jalur keterwakilan perempuan. Pasalnya, proses pengisian anggota BPD untuk keterwakilan perempuan disebut langsung dilakukan dengan mekanisme pemilihan di salah satu RW tertentu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari warga. Mereka menilai perempuan yang tinggal di RW lainnya juga merupakan bagian dari masyarakat Desa Pelemwatu dan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota BPD, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Warga mempertanyakan dasar panitia pengisian anggota BPD dalam menentukan keterwakilan perempuan yang hanya melibatkan satu RW, tanpa memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dari RW lainnya.
Menurut warga, seluruh masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengisian anggota BPD. Karena itu, mekanisme yang diterapkan seharusnya memberikan kesempatan yang adil dan transparan, termasuk bagi perempuan yang berada di luar RW tempat pemilihan keterwakilan perempuan dilaksanakan.
Polemik ini menambah daftar persoalan dalam proses pengisian anggota BPD Desa Pelemwatu periode 2027–2035. Sebelumnya, warga juga menyoroti tidak adanya tahapan pendaftaran secara terbuka serta dugaan adanya anggota panitia pengisian BPD yang ikut mencalonkan diri tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari kepanitiaan.
Berbagai persoalan tersebut membuat sejumlah warga berencana mempermasalahkan proses pengisian anggota BPD Desa Pelemwatu melalui jalur hukum hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Warga menyebut berkas-berkas terkait persoalan tersebut sedang dipersiapkan untuk diajukan.
Warga berharap pemerintah desa maupun pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengisian anggota BPD tersebut, termasuk dasar penentuan keterwakilan perempuan yang hanya dilakukan di satu RW.
Mereka juga meminta agar seluruh proses pengisian anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, mengedepankan transparansi, serta tidak mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.
Hingga berita ini ditulis, diperlukan klarifikasi dari panitia pengisian anggota BPD Desa Pelemwatu terkait mekanisme penentuan keterwakilan perempuan dan berbagai persoalan yang menjadi sorotan warga. (Dwa)
Leave a Comment