GRESIK, BrawijayaPost.com,- Demi mewujudkan pelayanan publik yang inklusif sekaligus melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama DPRD Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Imam Syaifudin, S.H., saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahap VII DPRD Kabupaten Gresik di Rumah Buruh Gresik, Minggu (15/11/2026) sore.
Dalam kegiatan tersebut, Imam Syaifudin hadir bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik, Mohammad Rum Pramudya, S.H. Keduanya menjelaskan maksud dan tujuan pemerintah daerah bersama DPRD dalam menyusun serta mengesahkan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tersebut.
Imam Syaifudin menjelaskan, lahirnya perda tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.
Melalui regulasi tersebut, penyandang disabilitas diharapkan memperoleh kesempatan dan hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga akses terhadap fasilitas umum.
Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan sama. Karena itu, diperlukan dukungan regulasi agar tidak terjadi diskriminasi serta memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang layak.
Selain itu, keberadaan perda tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik, dunia usaha, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi dan tujuan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan mengetahui bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan.
Imam berharap, Perda Nomor 7 Tahun 2026 tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Gresik.
Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Kabupaten Gresik yang inklusif, tanpa diskriminasi, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan. (Dwa)
Leave a Comment