GRESIK, BrawijayaPost.com,- Komisi III DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nur Yahya Hanafi, S.T., menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosperda) Tahap VII Tahun 2026 di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Minggu (15/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Nur Yahya Hanafi menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Nur Yahya Hanafi menjelaskan, perda tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kesetaraan dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak serta kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurutnya, ada sejumlah poin penting yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut, di antaranya menghapus hambatan aksesibilitas, mewujudkan pelayanan publik inklusif, memperluas pemenuhan hak lintas sektor, serta mendorong kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, politik, olahraga, hingga pariwisata.
Salah satu bentuk pelibatan tersebut adalah memberikan ruang kepada Forum Penyandang Disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
Sementara itu, dr. Tara Poppy Leksana Putri Pradina selaku narasumber turut memberikan pemaparan terkait materi sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak penyandang disabilitas serta mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif.
Melalui kegiatan Sosperda Tahap VII Tahun 2026 ini, diharapkan masyarakat Desa Slempit semakin memahami pentingnya kesetaraan dan tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Implementasi perda tersebut juga diharapkan tidak sebatas menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan, dan program pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. (Dwa)
Leave a Comment