Gresik, Brawijayapost.com,-
Proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa (P3D) untuk formasi Kepala Dusun Pelem Dodol, Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Minggu (01/02/2026), menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pelaksanaan ujian yang digelar di Kampus Wijaya Putra, Jalan Raya Benowo, Surabaya, diduga tidak transparan dan terkesan tertutup.
Sejumlah sumber menyebutkan lokasi ujian dirahasiakan, bahkan beberapa anggota panitia P3D sendiri baru mengetahui tempat pelaksanaan sekitar 15 menit sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, mengingat proses seleksi perangkat desa semestinya dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel.
Selain itu, para peserta calon Kepala Dusun Pelem Dodol mengaku kebingungan karena tidak mendapatkan informasi jelas terkait lokasi dan mekanisme ujian sejak awal.
Kecurigaan semakin menguat setelah diketahui posisi tempat duduk salah satu calon yang memperoleh nilai tertinggi berada tepat di depan meja pengawas, sehingga memunculkan dugaan adanya perlakuan khusus.
Berdasarkan data yang diperoleh, peserta atas nama Roby Darwanto meraih nilai ujian tulis 94 dan nilai tes komputer 85. Dengan total 179 yang dibagi dua, nilai akhirnya menjadi 89,5.
Sementara peserta lain, M. Fauzan Hadi, memperoleh nilai ujian tulis 58 dan tes komputer 69. Total nilai 127 dibagi dua menghasilkan nilai akhir 63,5.
Seorang warga Desa Pelemwatu yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya telah mencurigai proses seleksi tersebut.
“Mulai dari tempat ujian yang dirahasiakan sampai sistem seleksi yang terkesan sudah diatur. Bahkan ketua P3D tidak memberi informasi ke anggota panitia. Baru menjelang berangkat diberi tahu lokasi di Kampus Wijaya Putra. Ini aneh,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik serta mencederai nilai keadilan dalam rekrutmen perangkat desa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Pelemwatu, Sukayin, mengaku tidak mengetahui secara detail mekanisme pelaksanaan seleksi.
“Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya datang karena ada undangan. Soal mekanisme, saya juga tidak paham. Yang jelas hari Sabtu kemarin ada undangan bertempat di Kampus Wijaya Putra dari P3D Desa Pelemwatu,” jelasnya.
Mengacu pada PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP Nomor 47 Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, penjaringan dan penyaringan perangkat desa (P3D) wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip, Transparansi, Objektivitas,
Akuntabilitas dan Kesetaraan bagi seluruh peserta.
Masyarakat berharap pihak Kecamatan Menganti, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik, serta Inspektorat segera melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, warga meminta agar hasil seleksi dibatalkan dan dilakukan proses ulang sesuai aturan yang berlaku. (Dwa)
Leave a Comment