BANYUWANGI, Brawijayapost.com, – Perbedaan informasi antara data yang ditampilkan pada platform transparansi Jaga.id dengan penjelasan Pemerintah Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, menjadi perhatian publik.
Berdasarkan penelusuran media pada laman Jaga.id, tercantum sejumlah pos anggaran Dana Desa dengan nilai bervariasi, di antaranya kegiatan Pos Kesehatan Desa, penyediaan obat-obatan, tambahan insentif tenaga kesehatan desa, penyediaan alat kontrasepsi, pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, informasi publik desa, jaringan informasi lokal desa, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Namun saat dikonfirmasi, Tineke, Kepala Desa Kajarharjo dan Otrik Andi Setiawan, Sekretaris Desa membantah adanya sejumlah kegiatan sebagaimana tercantum dalam data tersebut.
“Tidak ada untuk itu. Apalagi untuk kesehatan, di sini bidannya gratis semua dari Puskesmas,” ujar Kepala Desa Kajarharjo kepada media.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara data yang dipublikasikan pada sistem Jaga.id dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam tangkapan layar yang diperoleh media, terdapat beberapa pos anggaran bidang kesehatan dengan nominal jutaan hingga puluhan juta rupiah. Sementara menurut Kepala Desa, pelayanan kesehatan masyarakat di desa selama ini dilaksanakan oleh bidan yang merupakan bagian dari pelayanan Puskesmas sehingga masyarakat tidak dipungut biaya.
Selain sektor kesehatan, Jaga.id juga menampilkan berbagai kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik dengan nilai anggaran yang cukup besar. Perbedaan informasi ini dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Bahkan sekretaris desa menjelaskan bahwa spanduk yang terpasang APBedes hilang dan nanti akan di tunjukan
namun sampai beberapa hari tidak ada konfirmasi kembali
Media ini masih berupaya meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pengelola Jaga.id mengenai sumber data yang ditampilkan dan apakah data tersebut merupakan rencana anggaran, realisasi, atau terdapat pembaruan data yang belum tersinkronisasi.
Masyarakat berharap adanya penjelasan resmi sehingga prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tetap terjaga. (Eko/Team)
Leave a Comment