Bojonegoro, Brawijayapost.com,- Universitas Bojonegoro (Unigoro) Jawa Timur mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Pos Bantuan Hukum (Posbankum) seluruh desa di wilayah setempat.
“Pemkab Bojonegoro telah terbentuk semua Posbankum desa namun perlu penguatan SDM di Posbankum tersebut,” kata dosen Fakultas Hukum Unigoro, Abdim Munib di Bojonegoro, Sabtu (10/1/2026)
Dikutip dari media Antara News Jawa Timur, Munib menjelaskan, pembentukan Posbankum tersebut tertuang dalam surat Menteri Hukum kantor wilayah Jawa Timur nomor W.15-HN.04.04-258 pada 20 Agustus 2025 kepada Gubernur Jawa Timur terkait percepatan pembentukan Posbakum desa/kelurahan di Jawa Timur.
Kemudian, surat tersebut ditindaklanjuti Gubernur Jawa Timur melalui nomor surat 100.3/335/013.3/2025 pada 25 Agustus 2025 kepada Bupati/Wali Kota tentang pembentukan Posbankum.”
Surat instruksi Gubernur Jawa Timur agar desa membentuk Posbankum dalam rangka penyelesaian konflik secara damai,” jelasnya.
Menurutnya, jenis konflik hukum di desa yang terjadi di antaranya pertanahan, sengketa warisan dan keluarga, konflik rumah tangga, masalah sosial antar warga, pengelolaan sumber daya desa, konflik antara warga dan pemerintah desa, serta hutang dan perbedaan pandangan politik.
Terkait konflik desa, lanjut Munib, dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi tersebut merupakan penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan negara dengan mekanisme hukum acara formal dan putusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa.
Sedangkan non litigasi proses penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui kesepakatan para pihak dengan menekankan dialog, musyawarah dan pemulihan hubungan sosial.
“Konflik hukum di desa dapat dicegah dengan edukasi dan literasi hukum desa, transparansi pemerintahan desa serta penguatan forum musyawarah desa,” katanya. (*)
Leave a Comment