Gresik, Brawijayapost.com,-
Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Komisi II Wongso Negoro bersama Wakil Ketua DPRD Mujid Ridwan melaksanakan kegiatan monitoring penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Kecamatan Menganti, Senin (03/11/2025).
Dalam kegiatan yang digelar di pendopo Balai Desa Mojotengah itu, banyak perangkat desa menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan rusak yang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gresik.
Komisi II DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Golkar, Wongso Negoro mengatakan, hasil monitoring kali ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama masyarakat masih berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik wilayah Menganti.
“Dari hasil monitoring ini, kami menerima banyak usulan terkait masih banyaknya jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Menganti. Hal ini tentu membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah,” ujar Wongso Negoro.
Ia menambahkan, seluruh hasil monitoring dan keluhan dari masyarakat maupun perangkat desa akan ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemkab Gresik agar bisa segera mendapatkan respons dan penanganan sesuai prioritas.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemda agar bisa menentukan sarana mana yang lebih urgent untuk diperbaiki atau dibangun terlebih dahulu,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PDI-P, Mujid Ridwan menegaskan bahwa kegiatan monitoring tidak hanya sebatas mengevaluasi penyusunan Perdes, tetapi juga menjadi sarana bagi DPRD untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di tingkat kabupaten.
“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendengar langsung keluhan masyarakat di desa. Semua hasil monitoring ini akan kami bawa dalam rapat bersama OPD terkait,” jelas Mujid Ridwan.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Menganti Bagus Arif Jauhari, yang diwakili oleh Sekcam Menganti, Siti Choni menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD terhadap pembangunan desa.
“Kami berterima kasih atas perhatian DPRD terhadap wilayah Menganti. Aspirasi yang muncul akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPDES dan APBDes agar pembangunan lebih tepat sasaran,” ujar Sekcam.
Kegiatan monitoring tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan DPRD, sehingga aspirasi masyarakat terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik dapat segera terealisasi. (Dwa)
Leave a Comment